Di lorong istana, ketika kursi lama ditarik dan foto-foto lama menkeu digeser,
muncul satu kegelisahan publik: siapa yang akan memegang tombol anggaran
ketika suara protes menuntut keadilan fiskal?
Nama Purbaya Yudhi Sadewa muncul, tak seperti politikus yang penuh hafalan
pidato—ia datang seperti teknokrat yang suka membuka panel kontrol. Kita
bertanya: bolehkah sebuah negara “diperbaiki” dengan logika teknik dan pola
pikir insinyur-ekonom? Keganjilan inilah yang membuat kita menoleh.
Bagian A — Latar Belakang
Purbaya bukan lahir dari panggung politik seremonial. Ia tumbuh dari
lorong-lorong akademis dan koridor lembaga keuangan — latar yang menanamkan
rasa waspada terhadap sistem yang bocor dan kesalahan desain. Seorang alumni
Teknik Elektro ITB yang kemudian menambal dirinya dengan ilmu ekonomi hingga
ke tingkat doktoral di Purdue, Purbaya melintasi dua dunia: dunia mesin yang
tegas dan dunia ekonomi yang lembab oleh kepentingan.
Masa kecilnya, apabila kita ikat menjadi sebuah metafora, lebih seperti
merakit radio ketimbang menonton pidato: ia belajar menyetel frekuensi, bukan
sekadar mengulang frekuensi orang lain. Di dalam pengalaman profesionalnya —
dari perbankan, pasar modal, hingga menjadi ketua Lembaga Penjamin Simpanan —
ia belajar bahwa institusi besar sering macet bukan karena niat jahat tunggal,
melainkan karena sambungan yang longgar antara insentif dan akuntabilitas. Di
sini, manusia yang dibentuk bukanlah politisi teatrikal, melainkan seorang
problem-solver yang percaya pada desain kebijakan sebagai instrumen.
Gaya bicaranya: blak-blakan, kerap mengejutkan mereka yang terbiasa pada
narasi berlapis-lapis. Ia bukan tukang percaya pada ritus birokrasi; ia lebih
reseptif pada metrik dan outcome. Tidak perlu daftar panjang jabatan untuk
menghabiskan paragraf—cukup lihat bagaimana seorang teknokrat meyakinkan bos
dan pasar bahwa mesin ekonomi bisa di-reset. Dan bila itu terdengar arogan,
ingat: setiap insinyur tahu risiko kerusakan ketika menekan tombol
“start”.
Purbaya adalah reklutan di masa presiden prabowo, baca juga
Jejak Prabowo
Bagian B — Pergulatan Pemikiran
Purbaya tiba di kursi Menkeu di tengah badai: protes jalanan soal pajak,
keresahan pasar, dan kritik terhadap kebijakan lama yang dianggap tak lagi
sanggup menjawab ketimpangan. Penggantian Sri Mulyani — figur yang selama
bertahun-tahun menjadi simbol kredibilitas fiskal — memicu debat publik:
apakah pergantian ini jawaban politik atau respons atas permintaan sosial?
Bagi Purbaya, ini adalah titik di mana teori ekonomi bertabrak dengan urgensi
sosial.
Krisis batinnya bukan soal egonya; ia menghadapi dilema klasik teknokrat:
apakah menjaga disiplin fiskal yang sudah terbukti membawa stabilitas, atau
membuka ruang fiscal untuk solusi cepat yang dirasa perlu oleh eksekutif?
Dalam beberapa pernyataan awalnya, Purbaya tampak memilih opsi “akselerasi” —
ia berbicara tentang mendorong pertumbuhan ke angka yang sebelumnya terasa
ambisius, bahkan menyebut 8% sebagai target yang mungkin dicapai jika
kebijakan tepat sasaran. Janji ini bukan sekadar retorika—ia menandai konflik
paradigmatik antara stabilitas jangka panjang dan kebutuhan kebutuhan politis
jangka pendek.
Konflik kedua: komunikasi publik. Purbaya dikenal tegas — tapi ketegasan yang
tak dibalut empati politik bisa dipersepsikan sebagai meremehkan aspirasi
rakyat. Beberapa pernyataannya menuai reaksi keras; publik yang marah ingin
narasi yang peka, bukan sekadar spreadsheet yang disajikan di hadapan kamera.
Tekanan untuk “bergerak cepat” membuatnya mengadopsi langkah-langkah yang
dramatis di mata pasar — dan di sanalah ia diuji: dapatkah seorang pembuat
kebijakan menyeimbangkan ketepatan teknis dan sensitivitas politik?
Ia menghadapi juga dilema internal birokrasi: memotong anggaran transaksi yang
tidak berdampak atau mengalirkan dana untuk program pro-rakyat yang tinggi
visibilitasnya? Pilihannya memengaruhi reputasi, stabilitas pasar, dan—yang
paling penting—kepercayaan publik. Inilah pergulatan yang tak tampak di lembar
APBN: bagaimana membuat angka-angka menjadi cerita yang diterima oleh publik.
Jika Purbaya memilih cepat dan besar, ia melangkah pada pisau ekonomis yang
tajam; jika ia memilih hati-hati, ia mengundang kritik sebagai lamban. Tidak
ada prosedur standar untuk pilihan ini.
Bisakah menteri ini menahan diri, dan membuat dirinya tidak serakah?
Baca juga,
Sirine Kaum Serakah
Bagian C — Gagasan
Purbaya membawa tiga gagasan sentral yang layak direnungkan:
1. Desain Kebijakan sebagai Insinyur:
Ia melihat anggaran sebagai mesin yang dapat dioptimalkan —
komponen-komponennya harus sinkron, kebocoran diperbaiki, dan output diukur
dengan KPI sosial-ekonomi. Ini bukan sekadar metafora; ia menuntut audit
aliran dana yang lebih agresif dan optimalisasi cadangan negara untuk tujuan
likuiditas. Ide ini relevan: negara memang butuh “maintenance” berkala, tetapi
negara bukan pabrik—ia menyimpan kewajiban moral yang tak bisa hanya dinilai
dari efisiensi.
2. Akselerasi Pertumbuhan sebagai Obsesinya:
Purbaya cukup jelas: menumbuhkan ekonomi adalah cara terbaik untuk
menyelesaikan masalah fiskal dan sosial. Ia tak segan mendorong intervensi
likuiditas besar untuk menghidupkan kembali kredit dan investasi — langkah
yang terlihat ketika ia mengumumkan rencana penyaluran cadangan ke bank untuk
memacu pemberian kredit. Ini adalah pendekatan pro-growth yang agresif; pro:
menciptakan lapangan kerja cepat, kontra: risiko overheat dan penurunan
kepercayaan investor jika tidak dikelola rapi.
3. Fleksibilitas Aturan Fiskal (dengan catatan):
Ia menyatakan bahwa batasan seperti “defisit 3%” adalah indikator, bukan kitab
suci — angka-angka itu bersifat arbitrarisme teknis untuk menilai kemampuan
bayar negara. Ia memandang kebijakan fiskal sebagai soal konteks: kadang
diperlukan pelonggaran terukur untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi yang lebih
besar. Pemikiran ini memicu debat: bagaimana menjaga investor institusional
yang menghargai disiplin, sekaligus menanggapi urgensi politik domestik?
Dalam bahasa korporat: Purbaya menuntut rekalibrasi KPI makro tanpa
mengorbankan governance. Di atas kertas, gagasan-gagasan ini berkilau seperti
roadmap transformasi; di lapangan, mereka menuntut kemampuan manajemen risiko
yang tajam—risk appetite terlalu besar bisa memicu shock pasar; terlalu kecil,
maka program pro-rakyat tak berjalan.
Bagian D — Refleksi untuk Zaman Sekarang
Kita hidup di era di mana narasi fiskal berperang melawan narasi moral. Dari
sudut pandang “Waduhmas”, Purbaya seperti manajer turnaround yang tiba di
perusahaan besar yang nilainya terus menurun—publik adalah pemegang saham
emosional. Pertanyaannya: apakah kita ingin CFO (finance minister) yang
seperti CEO startup — cepat, eksperimental, dan terkadang sembrono — atau
seorang steward lama yang menjaga reputasi jangka panjang?
Bagi pembaca yang kerjaannya melihat spreadsheet, Purbaya adalah kabar baik:
ada yang berani memencet tombol likuiditas. Bagi mereka yang hidup di
pinggiran kota yang menuntut subsidi, Purbaya harus membuktikan bahwa
kebijakan “akselerasi” juga bisa merata, bukan hanya memompa angka GDP. Kita
perlu bertanya: apakah cara cepat memperbesar kue ekonomi benar-benar sampai
ke meja-meja kecil di kampung?
Kritis lain: legitimasi. Pergantian figur berpengaruh seperti Sri Mulyani
tidak pernah hanya soal teknis. Ia menyisakan luka kepercayaan bagi investor
luar negeri sekaligus harapan bagi publik yang ingin perubahan. Purbaya harus
mengoperasikan kebijakan seperti produk yang harus diuji A/B: jika satu
program memperbesar sosial benefit tanpa merusak stabilitas, itu bisa menjadi
blueprint. Jika tidak, kita harus siap mengoreksi cepat. Ini bukan soal
kesalahan personal—melainkan soal desain institusional.
Di level individu: pembuat kebijakan perlu belajar retorika empatik. Angka
tanpa cerita tak pernah memenangkan hati rakyat. Putuskan kebijakan dengan
data, komunikasikan dengan bahasa yang merangkul, dan pasang KPI yang bisa
dipahami oleh warga sederhana. Kalau tidak, bahkan kebijakan terbaik pun akan
berakhir sebagai slide PowerPoint yang tidak pernah dibaca.
Bagian E — Warisan
Warisan Purbaya akan tercatat dua arah:
Bila ia mampu menghidupkan kredit dan memacu pertumbuhan tanpa mengorbankan
stabilitas, jejaknya adalah sebagai arsitek akselerasi yang pragmatis. Jika
kebijakan likuiditas masif menyebabkan ketidakpercayaan pasar atau inflasi,
warisannya akan menjadi peringatan klasik tentang risiko “terlalu bernafsu”
pada growth at any cost. Beberapa kontroversi awal—dari komentar publiknya
hingga postingan media sosial pihak keluarga yang memancing kebisingan—sudah
menempel seperti noda pada kemeja rapi.
Ada juga paradoks menarik: seorang teknokrat yang mengagungkan optimasi
operasional harus berhadapan dengan hal terpenting dalam politik—legitimasi.
Ia bisa menjadi figur yang memperkuat tata kelola fiskal modern dengan
pendekatan engineering, atau menjadi katalisator ketidakpastian pasar jika
komunikasi dan manajemen risiko gagal. Warisannya, pada akhirnya, tidak hanya
ditimbang oleh angka GDP, tetapi oleh cerita keseharian: apakah rakyat merasa
hidupnya membaik? Jika jawabannya “ya” dalam 3–5 tahun, namanya akan dipanggil
dalam buku sejarah; jika “tidak”, maka ia hanya menjadi catatan kecil di
sela-sela reshuffle kabinet.
Penutup
Mungkin Purbaya bukan untuk disukai atau dibenci secara total—ia adalah
eksperimen publik: seorang insinyur yang diberikan instrumen ekonomi. Kita
tidak wajib menerima semua janji atau menolak semua perubahan; yang penting
adalah menuntut akuntabilitas: KPI yang transparan, narasi yang manusiawi, dan
koreksi cepat bila eksperimen melenceng. Tokoh-tokoh seperti Purbaya
mengundang kita untuk bertanya ulang: apakah kita ingin birokrasi seperti
museum atau seperti bengkel—rapi, tapi hidup? Jawaban itu, seperti anggaran
negara, harus disusun bersama.
Referensi
1. Reuters — Indonesia names Purbaya Yudhi Sadewa as new finance minister
after Sri Mulyani removed.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Profil Purbaya Yudhi Sadewa
(Menteri Keuangan).
3. Bloomberg — Indonesia's New Finance Minister Aims to Spur Growth, Ease
Unrest.
4. Business-Indonesia / Media — Indonesia’s New Finance Minister Moves IDR 200
Trillion to Banks, Signals Budget Continuity.
5. Financial Times — Indonesia markets rattled after Prabowo Subianto fires
finance minister.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar